JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan catatan akhir tahun pendidikan di 2017.

Salah satunya yaitu, dari pengamatan kualitatif FSGI, kekerasan di dunia pendidikan terlihat semakin masif dan mengerikan sepanjang tahun ini.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim menyebutkan beberapa diantaranya yaitu siswa kelas 3 SD di Sukabumi bernama SR (9 tahun) yang tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya di belakang sekolah.

Meski berdasarkan autopsi, kematian SR bukan disebabkan pukulan temannya, namun pukulan tersebut mengakibatkan SR terjatuh dan pingsan.

"Karena SR memiliki sakit bawaan berupa pengentalan darah, maka posisi jatuh tersebut mengakibatkan darah yang kental tak bisa mengalir secara lancar," katanya dalam sebuah diskusi di LBH, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

(Baca juga: Berkelahi dengan Temannya, Siswa SD di Sukabumi Tewas)

Satriawan menyebut kasus lain yang terjadi di Lombok Barat, di mana terjadi pemukulan terhadap sejumlah siswa yang kerap dilakukan oleh seorang guru.

Ironisnya, guru yang kerap melakukan pemukulan tersebut justru menjadi "andalan" kepala sekolah untuk "mendisiplinkan" siswa di sekolah itu.

Sejumlah video kekerasan juga sempat viral sepanjang 2017. Salah satunya yakni video yang memperlihatkan seorang guru yang menampar empat siswi di Maluku Tenggara Barat.

Kemudian ada video pemukulan siswa di Pontianak.

Kekerasan juga terjadi di luar sekolah, namun masih menyasar para pelajar. Pelakunya bahkan merupakan para senior dan alumni, seperti yang terjadi di kasus gladiator Bogor.

Kasus gladiator Bogor yang melibatkan siswa dan alumni dari SMA Budi Mulia dan SMA Mardiyuana tersebut menewaskan Hilarius.

(Baca juga: Maria Kisahkan Anaknya Dihajar Tanpa Ampun hingga Tewas dalam Duel ala Gladiator)

"Yang terakhir terjadi di Rumpin, yang menewaskan MRS karena luka bacok dan mengakibatkan korban meninggal kehabisan darah," ujar Satriawan.

FSGI menyayangkan masifnya kekerasan di dunia pendidikan. Menurut Satriawan, semestinya sekolah menjadi tempat yang aman baik bagi siswa maupun guru.

"Tapi ini terbalik. Sekolah menjadi tempat yang tidak aman, karena tidak hanya bullying tapi juga kekerasan fisik bahkan pembunuhan, itu terjadi di sekolah, bahkan pelakunya justru guru sendiri," kata dia.

Seharusnya, sekolah menjadi tempat yang aman sebagaimana analoginya sebagai rumah kedua.

Satriawan menyampaikan, FSGI pun memberikan masukan agar guru-guru diberi pelatihan cara mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Pasalnya, menurut dia, banyak guru dan kepala sekolah yang gagap dalam menghadapi kekerasan di sekolah.

Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan percepatan dan sosialiasi program sekolah ramah anak.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/17513181/federasi-serikat-guru-2017-kekerasan-di-dunia-pendidikan-makin-masif

JAKARTA - Memasuki tahun ketiga pemerintahan Kemendikbud terus melakukan perluasan akses pendidikan. Melalui Kartu Indonesia Pintar pemerintah berupaya menyentuh anak tidak mampu untuk sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, perluasan akses pendidikan salah satunya dilakukan dengan memperluas penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar. Tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim namun juga kepada anak yatim piatu, anak yang tinggal di panti asuhan dan juga peserta didik nonformal.

“Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” katanya saat konferensi pers Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 di kantor Kemendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, kementerian berupaya agar bantuan social bagi anak tidak mampu ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun disisi lain juga perlu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu kementerian memberi KIP dalam bentuk simpanan pelajar yang dilengkapi dengan kartu ATM. Terobosan ini pun akan mendorong transaksi non tunai dan juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tingkat pelajar.

Berdasarkan data pada per tanggal 11 November 2017, pemerintah telah menyalurkan KIP pada jenjang Sekolah Dasar  sebanyak 7.778.963 anak; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3.244.134 anak; Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.037.351 anak, dan; jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.436.186 anak.

Muhadjir menjelaskan, sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas akan memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan Kemendikbud telah melatih 12.750 guru untuk menjadi guru produktif dan juga merekrut 15.000 guru program keahlian ganda. Selain itu juga Kemendikbud telah bekerjasama dengan delapan kementerian dan 16 dunia usaha dan industry. Sebanyak 3.574 industri telah bekerjasama dengan SMK.

Pengamat Pendidikan UPI Said Hamid Hasan berpendapat, akses pendidikan faktanya masih belum baik dan tingkat drop out juga masih tinggi. Said melihat, kebijakan pendidikan pemerintah belum jelas arah dan programnya sehingga masyarakat selalu diberi issue kontroversial yang menghabiskan banyak waktu, pikiran dan energi. ‘’Hal ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang hit and run,’’ katanya.

Menurut dia, kebijakan pendidikan belum mampu memenuhi hak warganegara mendapat pendidikan dan tidak diskriminatif. Keadaan ini membahayakan kehidupan bangsa di masa depan sehingga bonus demografi akan menjadi musibah demografi. Konsekuensi lain dari kebijakan yang demikian, pendidikan karakter yang sedang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengalami truncated atau pemenggalan karena hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa yang mendapat pendidikan dan terdidik di sekolah berkualitas.

Sementara itu, terkait dengan guru pemerintah belum memiliki pemahaman yang jelas antara kualifikasi dan kualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mengakui kualifikasi yang sudah dikeluarkan. Dimana guru yang sudah memiliki kualifikasi/akta dianggap tidak berlaku karena istilah bukan sertifikat dan diperoleh tidak melalui sistem pendidikan baru sehingga terjadi pemborosan dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menyoroti tentang guru honorer K2. Dia menyatakan, guru adalah ujung tombak pendidikan sedangkan pemerintah sudah berulang kali menjanjikan guru honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. “Tetapi faktanya sampai sekarang hanya pemberkasan saja,” sebutnya.(Neneng Zubaidah)

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1267575/144/akses-pendidikan-terus-diperluas-1513815568